PAKAR Komunikasi Politik  Benny Susetyo yang akrab disapa Romo Benny menjabarkan fenomena kartel politik yang mencengkeram proses demokrasi membuat rakyat kehilangan kebebasan untuk memilih pemimpin.  

Menurutnya, demokrasi yang seharusnya menjadi wadah rakyat untuk menentukan arah kepemimpinan, kini justru digerogoti oleh praktik politik yang mencederai esensi demokrasi. Demokrasi yang berkualitas seharusnya memberi kesempatan kepada rakyat untuk memilih tanpa paksaan atau tekanan. Demokrasi yang sejati tidak membatasi pilihan rakyat, melainkan justru memperkuat posisi mereka sebagai pemegang kedaulatan. 

Demokrasi dalam konteks Pancasila harus menghormati prinsip kesetaraan, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik.Namun, demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dengan adanya dominasi kartel politik yang terdiri dari kelompok-kelompok kekuatan yang mendominasi partai-partai politik, sehingga rakyat sulit untuk menentukan calon pemimpin yang benar-benar mereka inginkan.

Baca juga : Calon Tunggal Lawan Kotak Kosong tak Surutkan Partisipasi Pemilih

"Partai-partai politik yang seharusnya menjadi instrumen demokrasi kini seringkali dikuasai oleh kekuatan-kekuatan tersebut, yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan rakyat.
Ketika kartel politik mendominasi, proses demokrasi menjadi terdistorsi. Rakyat kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin yang memiliki rekam jejak, prestasi, dan kemampuan manajerial yang baik," jelas Romo Benny dikutip di Jakarta, Minggu (18/8). 

"Sebaliknya, yang terjadi adalah pemimpin-pemimpin yang muncul ke permukaan seringkali adalah mereka yang populer karena citra yang dibangun melalui media, bukan karena kualitas kepemimpinan yang sebenarnya. Akibatnya, demokrasi kehilangan esensi dan maknanya sebagai alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat," lanjutnya.

Ketika kartel politik menentukan segala cara, menurutnya lagi, untuk mempertahankan kekuasaan, demokrasi kehilangan arah dan tujuannya. Demokrasi terbesar adalah ketika rakyat tidak lagi menyadari apa makna sejati dari demokrasi itu sendiri. Makna demokrasi yang sebenarnya adalah ketika rakyat memiliki kemampuan untuk menentukan pemimpin yang mereka inginkan berdasarkan pertimbangan rasional, bukan karena tekanan atau pengaruh dari kekuatan tertentu.

Baca juga : Bawaslu Jabar Beberkan Kerawanan yang Berpotensi Terjadi saat Pilkada 2024

"Sejalan dengan pesan Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya pada peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79, menegaskan bahwa  rakyat harus diberi hak untuk memilih pemimpin yang benar-benar sesuai dengan kehendak mereka, bukan yang dipaksakan oleh kekuatan politik tertentu," ujarnya.

"Demokrasi  harus memungkinkan rakyat untuk merdeka sepenuhnya dalam menentukan pemimpin mereka. Pemaksaan calon pemimpin yang belum mumpuni, yang tidak memiliki kapasitas atau rekam jejak yang jelas, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap esensi demokrasi itu sendiri," tambahnya.

Pemimpin yang sejati, seperti yang disebutkan oleh Megawati, adalah mereka yang lahir dari kehendak rakyat dan memiliki kualitas kepemimpinan yang terbukti, bukan hanya citra yang dibangun oleh media atau kekuatan politik tertentu. Pernyataan ini selaras dengan keprihatinan yang muncul dari realitas politik Indonesia saat ini, di mana pemimpin yang muncul ke permukaan seringkali bukanlah mereka yang memiliki prestasi atau kemampuan yang baik, melainkan mereka yang tidak mempuni tetapi dipaksakan dengan menggunakan kekuasaan politik.

Baca juga : Fatmawati Rusdi Bantah Isu Borong Partai Demi Lawan Kotak Kosong

"Megawati juga mengingatkan bahwa proses pencarian pemimpin oleh rakyat tidak boleh dimanipulasi. Proses ini harus benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, bukan kehendak elite politik. Demokrasi Pancasila, yang menjadi fondasi bangsa ini, menuntut agar pemimpin yang dipilih adalah mereka yang mampu mengemban amanat rakyat dengan integritas dan kemampuan yang jelas," katanya. 

"Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses demokrasi seringkali diintervensi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga rakyat tidak dapat memilih dengan bebas. Inilah yang harus menjadi perhatian kita semua dalam menjaga agar demokrasi tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Indonesia saat ini berada dalam situasi yang kritis,' tambahnya. 

Banyak tantangan, dikatakannya lagi, yang harus dihadapi, termasuk dominasi kartel politik yang semakin mengakar dalam sistem politik. Namun, dengan komitmen dari semua pihak, termasuk partai politik, lembaga negara, dan masyarakat, demokrasi Pancasila dapat tetap hidup dan berfungsi dengan baik. 

Baca juga : Skenario Kotak Kosong di Pilkada Rugikan Partai-Partai Kecil

Dilanjutkannya, masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif rakyat dalam proses politik.  Integritas pemimpin menjadi sangat penting. 

Pemimpin yang sejati adalah mereka yang memiliki integritas, jujur, dan berkomitmen untuk melayani kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok atau pribadi. Pemimpin yang demikianlah yang mampu menjaga agar demokrasi tetap hidup dan tidak terdistorsi oleh kekuatan-kekuatan yang merusak. 

"Tugas partai politik adalah mencari pemimpin yang terbaik, bukan sekadar alat untuk meraih kekuasaan. Untuk menjaga tegaknya nilai-nilai Pancasila dalam demokrasi, elit politik harus kembali kepada cita-cita pendiri bangsa," katanya. (Z-8)

Lebih jauh menurut Romo Benny menjelaskan masalah utama dalam demokrasi Indonesia saat ini adalah berkembangnya budaya kepalsuan. Rakyat seringkali digiring untuk memilih pemimpin berdasarkan citra yang dibangun oleh media, bukan berdasarkan realitas yang sebenarnya. 

"Akibatnya, pemimpin yang dipilih oleh rakyat tidak selalu memiliki kualitas yang diperlukan untuk memimpin bangsa ini menuju arah yang lebih baik. Socrates dan Plato, dua filsuf besar dari Yunani kuno, telah mengingatkan bahaya demokrasi tanpa arah yang jelas. Demokrasi tanpa diimbangi dengan pendidikan yang baik dan kemampuan untuk memahami realitas akan membuat rakyat mudah terpengaruh oleh mitos dan citra palsu," katanya.

Fenomena kotak kosong dan kartel politik merupakan ancaman serius bagi demokrasi Pancasila. Dalam sistem demokrasi Pancasila, tidak dibenarkan adanya calon tunggal yang sebenarnya mengkhianati amanat dari nilai-nilai Pancasila.Elite politik seharusnya memiliki etika dan kepantasan dalam berpolitik.

"Dengan menempatkan kepentingan rakyat sebagai hukum tertinggi. Jika politik hanya menjadi alat untuk merebut kekuasaan, maka partai-partai politik akan menjadi benalu bagi negara ini," tambahnya. (Z-8)