rtp airbet88

karang nini forecast - Haris Azhar Kritik Izin Tambang Untuk Ormas Keagamaan, NasDem Ingatkan Kelestarian

2024-10-06 12:18:24

karang nini forecast,dewicasino,karang nini forecast
JPNN.com » Politik » Parpol » Haris Azhar Kritik Izin Tambang Untuk Ormas Keagamaan, NasDem Ingatkan Kelestarian

Haris Azhar Kritik Izin Tambang Untuk Ormas Keagamaan, NasDem Ingatkan Kelestarian

Jumat, 09 Agustus 2024 – 17:19 WIB Haris Azhar Kritik Izin Tambang Untuk Ormas Keagamaan, NasDem Ingatkan KelestarianFacebook JPNN.comTwitter JPNN.comPinterest JPNN.comLinkedIn JPNN.comWhatsapp JPNN.comTelegram JPNN.comDPP Partai NasDem menggelar rangkaian diskusi Prakongres III bertajuk ‘Pengelolaan Tambang oleh Ormas Keagamaan: Kepedulian atau Kepentingan?’ di NasDem Tower Jakarta, Kamis (8/8). Foto: Tim Media NasDem

jpnn.com, JAKARTA - DPP Partai NasDem menggelar rangkaian diskusi Prakongres III bertajuk ‘Pengelolaan Tambang oleh Ormas Keagamaan: Kepedulian atau Kepentingan?’ di NasDem Tower Jakarta, Kamis (8/8).

Salah satu yang hadir, pendiri Lokataru Haris Azhar mengkritik kebijakan pemberian izin tambang eksklusif kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Menurutnya, kebijakan ini hanya memberikan slot izin tanpa memperhatikan aspek teknis dan administratif yang penting dalam pengelolaan tambang.

Baca Juga:
  • Bang Saleh Dukung Keputusan Muhammadiyah soal Pengelolaan Tambang

"Meskipun ormas keagamaan diberikan hak untuk mengelola tambang, prosedur dan regulasi tetap harus dipatuhi," kata Haris Azhar dikutip JPNN.com, Jumat (9/8).

Dia menegaskan bahwa pengelolaan tambang memerlukan perincian yang jelas mengenai izin lokasi, penguasaan lahan, dan mekanisme operasional yang tidak bisa diabaikan. 

Haris melihat ada ketidaktransparanan informasi mengenai alokasi tambang dan peraturan yang berlaku.

Baca Juga:
  • Muhammadiyah Terima Tawaran Kelola Tambang, Haedar: Kami Punya Ahli

Dia juga menilai bahwa kebijakan ini hanya memberikan hak eksklusif tanpa memastikan implementasi yang efektif.

Lebih lanjut, Haris Azhar juga menjelaskan kebijakan tersebut tidak memberikan solusi atas berbagai tantangan teknis dalam pengelolaan tambang.