NUSANTARA, KOMPAS.com- Sejauh ini, ada tiga kementerian yang akan ikut Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), pada tahap awal.

Ketiganya adalah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB).

Juru Bicara Kementerian PUPR sekaligus Staf Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S Atmawidjaja mengutarakan hal ini di Jakarta, Rabu (28/8/2024).

"Artinya, ya memang jadi fungsi-fungsi utama nanti untuk tahap awal ya. Artinya, kannanti pada gilirannyasemua akan masuk (seluruh kementerian), pada tahap awal, fungsi-fungsi utama ini yang akan masuk," jelas Endra.

Baca juga: Hingga Kini, Ada 650 UMKM yang Telah Dibina Otorita IKN

Endra mengungkapkan, setiap kementerian sudah memiliki daftar pegawai yang akan ikut Jokowi berkantor di IKN, baik dari eselon I, II, dan III, maupun stafnya.

Sejauh ini, sebanyak 14 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) akan diselesaikan. Sementara para staf akan tinggal di rumah susun (rusun).

Adpaun Jokowi menunggu kesiapan bandara sebelum berkantor di IKN. Menurutnya, keputusan untuk mulai berkantor di ibu kota baru tersebut perlu mempertimbangkan kondisi lapangan yang ada.

"Lihat kondisi lapangan, karena memang banyak hal yang belum selesai. Misalnya, bandara belum. (Menunggu) airport," kata Jokowi dalam keterangannya usai meresmikan infrastruktur di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

Kepala negara itu menjelaskan, keberadaan bandara akan memudahkan mobilitasnya saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke berbagai daerah.

Dirinya berharap, setelah pindah ke IKN, perjalanan ke daerah-daerah seperti Papua, NTT, atau Aceh bisa dilakukan langsung dari sana.