BNPT: Keterlibatan Perempuan dan Anak dalam Terorisme jadi Tantangan Pemerintahan Baru

jpnn.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjelaskan terdapat 6 tantangan penanganan terorisme di masa pemerintahan baru Prabowo-Gibran.

Dua di antaranya yang menjadi perhatian serius terkait Warga Negara Indonesia (WNI) terasosiai Foreign Terorist Fighter (FTF) dan pelibatan anak serta perempuan dalam aksi terorisme.

Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Ibnu Suhaendra mengatakan negara harus hadir melindungi seluruh WNI dari terorisme termasuk melalui rencana pemulangan (repatriasi) WNI yang berada di kamp-kamp pengungsian di wilayah Timur Tengah.

• BNPT Gelar Asesmen Objek Vital dan Sosialisasi di PLTDG Bali

"Kami berharap bisa menjemput mereka di sana. Ini bentuk perlindungan kepada warga negara kita. Kami akan melakukan program deradikalisasi kepada mereka," ujar Jenderal Ibnu pada acara #Bicaraterorisme Tantangan Penanganan Terorisme di Masa Pemerintahan Baru di The Habibie Center, di Jakarta pada Kamis (16/5).

Sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum mengambil keputusan mengenai pemulangan WNI di luar negeri yang terasosiasi dengan FTF.

Namun, BNPT berkoordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga terkait rencana ini. Mekanisme penanganan WNI terasosiai FTF tertuang dalam Kepmenkopolhukam No 90/2023

• BNPT Serahkan Sertifikat Penerapan Standar Minimum Pengamanan untuk 18 Pengelola Objek Vital

"Sesuai dengan amanat Kepmenkopolhukam No 90/2023 Kep ini mengatur tentang alur dan mekanisme penanganan WNI terasosiasi FTF di luar negeri," katanya.

Tantangan penanganan terorisme juga muncul dari pelibatan perempuan dan anak pada aksi terorisme yang jumlahnya semakin meningkat.