Kebijakan BMAD Picu Risiko Besar China Lakukan Retaliasi Perdagangan Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan potensi retaliasi dari China menjadi ancaman serius bagi perdagangan Indonesia jika kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) dikenakan terhadap produk keramik dari negara tersebut.

Menurut Mohammad Faisal, penerapan BMAD harus dipertimbangkan secara matang mengingat risiko retaliasi yang bisa berdampak lebih luas terhadap perdagangan dalam negeri.

Jika niatnya pemerintah ingin menyelamatkan industri keramik dalam negeri tidak efektif dengan BMAD.

• BMAD Ubin Keramik Picu Retaliasi, Indonesia Berpotensi Kehilangan Surplus Perdagangan Rp 129 T dari China

“Saya katakan pengenaan bea masuk itu sifatnya temporer, sementara, maka dia tidak mengobati akar permasalahan, jadi dia bisa bertahan tetapi begitu nanti sudah habis waktunya bea masuk harus di normalisasi kembali akan muncul masalah baru," ujar Faisal, Sabtu (17/8/2024).

“Oleh karena itu, kalau memang pemerintah ingin menerapkan bea masuk untuk menyelamatkan industri dalam negeri jadi jangan cuma mengandalkan bea masuk saja. Akar permasalahannya harus diobati," katanya.

Berkaca dari China, Faisal mengatakan industri dalam negeri China kenapa bisa maju dan memiliki daya saing sebab mendapat dukungan penuh oleh pemerintahnya, baik itu dari segi pajak, pemberian insentif dan lain sebagainya.

• FOSBBI Sikapi Hasil Penyelidikan KADI Soal BMAD Ubin Keramik

"Sebab, China itu dia lebih murahnya itu karena pemerintahnya jor-joran memberikan insentif kepada industri nya sehingga ketika dijual jauh lebih murah sampai insentif pajak, non pajak, listrik murah segala macam," paparnya.

"Nah, ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah, saya kira bukan hanya untuk industri keramik tetapi juga industri-industri yang lain karena industri yang lain juga menghadapi permasalahan yang sama dengan produk-produk China," tambahnya.