rtp airbet88

nnana onana depok - Eks Anggota Tim Mawar Menilai Pilkada Bisa Ciptakan Politik Dinasti

2024-10-07 06:48:34

nnana onana depok,sungai erek erek,nnana onana depok
JPNN.com » Politik » Pilkada » Eks Anggota Tim Mawar Menilai Pilkada Bisa Ciptakan Politik Dinasti

Eks Anggota Tim Mawar Menilai Pilkada Bisa Ciptakan Politik Dinasti

Jumat, 19 Juli 2024 – 14:36 WIB Eks Anggota Tim Mawar Menilai Pilkada Bisa Ciptakan Politik DinastiFacebook JPNN.comTwitter JPNN.comPinterest JPNN.comLinkedIn JPNN.comWhatsapp JPNN.comTelegram JPNN.comDirektur Eksekutif Institute Kajian Pertahanan dan Intelijen Indonesia (IKAPII) Fauka Noor Farid menyoroti perkembangan politik jelang Pemilu 2024. Foto: source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute Kajian Pertahanan dan Intelijen Indonesia (IKAPII) Fauka Noor Farid menanggapi isu politik di tanah air menjelang Pilkada 2024.

Dia menjelaskan pilkada awalnya ditujukan agar masyarakat mendapatkan sosok pemimpin yang berkompeten, bisa menyejahterakan masyarakat, dan pemerataan pembangunan.

Namun, menurut eks anggota Tim Mawar Kopassus itu, pelaksanaan pilkada yang ada sekarang justru lebih banyak merugikan masyarakat sehingga lebih tepat dihapuskan.

Baca Juga:
  • Golkar Tunggu Ahmad Luthfi Pensiun Untuk Diusung di Pilkada Jateng

Dia menilai pilkada justru diselewengkan untuk menciptakan politik dinasti bagi satu kelompok saja.

"Hari ini ayahnya, besok anak atau istrinya. Banyak ada celah dalam pelaksanaan pilkada ini yang justru menciptakan politik dinasti," kata Fauka di Jakarta Timur, Jumat (19/7).

Bukan tanpa sebab, ketika Pilkada berlangsung pihak yang paling diuntungkan adalah pemangku jabatan sebelumnya yang mengetahui seluk beluk pemerintahan.

Baca Juga:
  • Lahat Jadi Kabupaten Termiskin Kedua di Sumsel, Cik Ujang Dianggap Gagal

Sedari proses perizinan melakukan kampanye pada aset pemerintah daerah yang dimudahkan, domplengan popularitas agar dikenal masyarakat, hingga pengaruh relasi kuasa.

Dia menjelaskan masyarakat yang konon memiliki pilihan menentukan pemimpin justru dipaksa untuk memilih sosok tertentu karena pengaruh kekuasaan dari kepala daerah sebelumnya.